e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik  maka Mahkamah Agung meluncurkan  Aplikasi e-court. e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Adapun fitur aplikasi ecourt antara lain :

• e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
• e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
• e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Pembaruan Peradilan

Tata Cara Pendaftaran / E-Filling

Bayar Panjar Online / E-Payment

Panggilan Sidang Elektronik / E-Summons

Pendaftaran Pengguna Terdaftar

Pembayaran Biaya Perkara

Manual Book E-Court dapat di download disini

Pendaftaran Perkara (e-Filing)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Makamah Agung RI.

e-Skum (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

Mendapatkan Nomor Perkara

Pendaftaran Perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-Skum), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara.

Pengguna Terdaftar

Advokat yang sudah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru. Pengadilan yang melaksanakan e-Court dilakukan secara bertahap sehingga Pengadilan yang tidak ada dalam daftar, akan menyusul setelah adanya kesiapan.

e-Payment

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara

Tata Cara Pengaduan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA.

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;
2. Layanan pesan singkat/SMS;
3. Surat elektronik (e-mail);
4. Faksimile;
5. Telepon;
6. Meja Pengaduan;
7. Surat; dan/atau
8. Kotak Pengaduan.

Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan;

1. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan identitas diri.
2. Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI
3. Petugas meja pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat :

1. Identitas Pelapor;
2. Identitas Terlapor jelas;
3. Perbuatan yang dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya apabila perbuatan yang di adukan bekaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang di sampaikan, misalnya bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan pelapor; dan
5. Petugas meja pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam Aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan asli. Pengaduan di arsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan MA-RI apabila diperlukan.

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat :

1. Identitas Pelapor;
2. Identitas Terlapor jelas;
3. Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang di adukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi nomor perkara;
4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang di sampaikan, misalnya bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan pelapor; dan
5. Meskipun pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti.

Tata Cara Pengiriman :

Pengaduan disampaikan kepada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama secara lisan dan tertulis melalui Meja Pengaduan pada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama da/atau secara elektronik melalui aplikasi SIWAS MA-RI.

Jika Anda ingin memasukkan pengaduan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, silahkan masukkan/kirimkan pengaduan anda ke :
Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Jl. Pemuda no. 26 77311, Telepon / Fax (0554) 21044 - 21368 atau dengan mempergunakan Sistem Online Pengaduan Mahkamah Agung RI

Hak – Hak Pelapor :

• Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
• Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
• Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;
• Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;
• Mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan
• Mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Hak – Hak Terlapor :

• Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain;
• Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
• Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;
• Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan
• Mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti.

Selengkapnya :

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA.

Khusus untuk aparatur Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan singkat (SMS) berisi uraian singkat mengenai hal yang dilaporkan / diadukan dengan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi dan disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan nomor telepon 081349585988 dengan format: nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan.