Berita Terkini

Sosialisasi Zona Integritas

03 Sep

918
Written by Super User

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tanjung Redeb - Unsur pimpinan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb melakukan sosialisasi kepada para Hakim dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Tanjung Redeb terkait Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada Selasa 19 Februari 2019 lalu. Pembangunan Zona Integritas merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintahan sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Upaya tersebut dilakukan pemerintah sebagai langkah preventif untuk mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan instansi pemerintahan yang memiliki dampak masif terhadap pembangunan secara keseluruhan.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb memaparkan pentingnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sebagai wujud komitmen bersama dalam rangka menuju birokrasi yang bersih sesuai apa yang dicita-citakan Mahkamah Agung, yaitu terciptanya badan peradilan yang agung. Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berkomitmen akan menciptakan lingkungan yang bebas korupsi serta memberikan pelayanan dengan birokrasi yang bersih.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah melakukan pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM yang dihadiri oleh Bupati Berau, wakil dari Kejaksaan Negeri Berau serta wakil dari Polres Berau yang dilanjutkan dengan penandatangan piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

sosialisasiZI

Ketua Mahkamah Agung RI Resmikan 85 Pengadilan Baru

25 Oct

845
Written by Super User
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Meloguane, Sulawesi Utara - Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., meresmikan 85 Pengadilan baru pada Senin 22 Oktober 2018 lalu. Sejalan dengan pemekaran daerah-daerah di seluruh Indonesia, Mahkamah Agung menilai perlunya badan peradilan yang dapat dengan mudah dijangkau oleh para pencari keadilan. Dalam pidatonya, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa peresmian Pengadilan baru ini merupakan upaya pemerintah dan Mahkamah Agung RI dalam mempermudah masyarakat untuk mengakses keadilan sehingga kedepannya diharapkan dapat tercipta suatu peradilan yang cepat, efektif dan efisien sesuai dengan yang dicita-citakan Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Meloguane merupakan salah satu Pengadilan yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung yang wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten Talaud. Sebelumnya, Kabupaten Talaud masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang letaknya terpisah oleh laut di Kabupaten Sahinge sehingga para pencari keadilan harus terbang terbang terlebih dahulu ke Manado kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Sahinge dan harus menginap disana karena hanya ada 1 kali penerbangan dalam sehari. Dengan diresmikannya pengoperasian Pengadilan Negeri Meloguane, diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang ada di Kabupaten Talaud untuk mendapatkan haknya dalam mencari keadilan. Hal ini juga berlaku bagi seluruh pengadilan-pengadilan lain yang baru diresmikan.

MA

link youtube